Berita

PRAYA — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Tengah terus mempercepat pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) terkait pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan gratis BPHTB ini resmi berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri—meliputi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)—pada Senin, 25 November 2024 lalu, sebagai langkah nyata mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan pembebasan pajak kepemilikan rumah pertama ini disambut positif oleh warga Lombok Tengah. Terhitung sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, Bapenda Lombok Tengah mencatat sebanyak 19 berkas permohonan BPHTB MBR telah masuk dan diproses.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan BPHTB ini, masyarakat wajib memenuhi sejumlah kriteria MBR yang telah ditetapkan:

1. Status Kepemilikan: Merupakan perolehan rumah pertama.
2. Batas Penghasilan: Penghasilan bulanan di bawah Rp7 juta bagi pemohon berstatus belum kawin, serta di bawah Rp8 juta bagi pemohon yang sudah kawin.
3. Spesifikasi Bangunan: Tipe rumah yang diajukan maksimal berukuran 36 meter persegi.

Adapun alur pengurusan program ini terbilang praktis. Pemohon cukup memilih hunian tipe MBR/subsidi, melampirkan Surat Keterangan MBR dari pihak berwenang, kemudian Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan mengajukan berkas verifikasi secara langsung ke kantor Bapenda.

Ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (11/11/2026), Staf Bidang Pendapatan Bagian BPHTB Bapenda Lombok Tengah menegaskan komitmen daerah dalam mendukung penuh kemudahan akses hunian layak bagi warga.

"Bapenda Lombok Tengah terus aktif menyosialisasikan serta memproses setiap berkas BPHTB bagi MBR yang dibebaskan dari kewajiban pajak ini. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dengan banyaknya berkas BPHTB MBR yang kami terima. Harapannya, program strategis nasional ini dapat secara nyata meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertamanya," jelasnya.

Dengan adanya pembebasan biaya BPHTB ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap target percepatan kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah dapat terealisasi secara optimal.